KETIDAKBERDAYAAN SIPIL

This article was published in Suara Merdeka newspaper July 13, 2010.

Perseteruan antara Majalah Tempo dengan Polri terkait keberatan Polri atas judul majalah tersebut edisi 14-20 Juni 2010 yaitu “Kapolri di Pusaran Mafia Batu Bara” dan covernya edisi 28 Juni-4 Juli 2010 yang menggambarkan seorang perwira polisi membawa tiga celengan berbentuk babi telah diselesaikan secara mufakat melalui mediasi Dewan Pers tanggal 8 Juli 2010.

Kesepakatan itu melegakan tetapi juga mencemaskan. Melegakan karena perseteruan apapun bentuknya memang tidak seyogyanya dilakukan berlama-lama tanpa solusi, dan kesepakatan damai adalah salah satu solusi. Mencemaskan karena publik khawatir kesepakatan itu akan memupuskan harapan untuk dilakukan pengusutan yang lebih mendalam terhadap oknum-oknum perwira Polri yang disinyalir memilki rekening ‘gendut’.

Terlebih lagi, dalam 4 butir kesepakatan yang dibuat, tidak ada poin yang menyebutkan bahwa Polri sebagai lembaga penegak hukum dan pemberantas korupsi akan menindaklanjuti pemberitaan tersebut dan menyampaikan hasil investigasinya secara transparan kepada publik.

Yang ada justru adalah penyesalan dari Pihak yang Diadukan (Majalah Tempo) atas sampul majalah tersebut edisi 28 Juni – 4 Juli 2010 yang telah menyinggung Polri. Meskipun sebelumnya Tempo kelihatan ngotot dengan argumen bahwa tidak ada motif penghinaan atau pelecehan institusi Polri di balik pemilihan grafis celengan babi.

Dengan demikian Tempo –dan masyarakat luas pendukung pemberantasan korupsi- kalah 0-2 dari Polri. Kekalahan pertama adalah ketika pemberitaan investigatif tersebut tidak ditanggapi dengan tindak lanjut sesuai dengan yang diharapkan, tetapi hanya dialihkan ke aspek ketersinggungan institusi. Kekalahan kedua adalah ketika Tempo harus mengakui ketersinggungan tersebut.

Kekalahan ini bisa menjadi 0-3 atau 0-4 jika kasus pelemparan bom molotov di kantor Tempo, pelaku pelemparan bom yang tidak terungkap, serta kekerasan terhadap aktivis ICW Tama S. Langkun juga diperhitungkan.

Kesepakatan damai itu memberi sinyal kuat kepada masyarakat luas akan resiko menghadapi institusi Polri. Majalah Tempo yang sangat kredibel, beroperasi di bawah perlindungan undang-undang dan untuk kasus “rekening gendut” pun memperoleh dukungan luas di masyarakat, akhirnya tak berdaya menghadapi jurus Polri. Apalagi masyarakat awam yang banyak diantaranya hanya berbekal keinginan untuk melihat Indonesia lebih baik dan bebas korupsi. Jangan coba-coba melawan.

Masyarakat masih ingat kasus yang menimpa Komjen Susno Duaji. Seorang petinggi Polri yang mengungkap makelar kasus dan korupsi di sebuah perusahaan yang diindikasikan terkait dengan petinggi Polri.

Susno yang pada awalnya selalu mengatakan “tidak takut” pun akhirnya harus diam di tahanan dijerat dengan sangkaan kasus-kasus korupsinya sendiri. Sementara itu kasus yang disuarakan ke permukaan tidak atau belum jelas penanganannya.

Pertarungan Ideologis
Dalam perspektif analisis wacana (discourse analysis), perseteruan antara institusi Polri dan Majalah Tempo bisa dilihat sebagai pertarungan ideologis. Polri adalah institusi negara yang memegang kekuasaan (power holder) dengan kecenderungan dominasi dan status quo. Sementara Tempo diposisikan sebagai kekuatan yang mencoba berkontes untuk setidaknya memengaruhi kekuasaan melalui media pemberitaan.

Dominasi dan status quo ini akan dipertahankan oleh Polri melalui penggunaan sumber daya yang ada padanya yang antara lain adalah interpretasi atas ketentuan hukum. Maka tidak lama setelah edisi Tempo tersebut terbit, sebagaimana yang disampaikan Wakil Juru Bicara Mabes Polri Brigadir Zainuri Lubis, Polri langsung mewacanakan gugatan baik perdata maupun pidana kepada Tempo. Perdata karena pemberitaan Tempo dianggap telah menjelekkan institusi kepolisian, sedangkan pidana karena Tempo telah menghina institusi.

Tempo dengan alasan kebebasan pers, kreatifitas, dan bahkan sejarah sebenarnya mencoba bertahan. Namun tidak lama kemudian “menyerah.” Tempo gagal mengelola energi masyarakat untuk mendorong lembaga negara ke arah perubahan.

Dengan demikian kita kehilangan momentum untuk menyaksikan kontes kekuatan sipil melawan institusi negara sebagaimana terjadi pada kasus Bibit-Chandra. Dengan langkah berani Mahkamah Konstitusi dan dukungan masyarakat luas termasuk facebookers, kekuatan sipil berhasil memengaruhi kekuatan institusi negara yang pada akhirnya membebaskan Bibit-Chandra dari tahanan Polri.

Negara demokrasi memerlukan tumbuhnya kekuatan sipil yang bisa mengontrol atau setidaknya memengaruhi kekuatan institusi negara. Tapi untuk kesekian kalinya, kita menyaksikan betapa rapuhnya kekuatan itu. (Hartono, S.S.,M.Pd.; Staf pengajar di Fakultas Bahasa Unissula; bisa dihubungi di hartono@unissula.ac.id.)

Comments

comments

Comments are closed.

More in My academic papers (6 of 18 articles)


BELANJA, MUDIK DAN KONSTRUKSI IDENTITAS Oleh Hartono (This essay was published in Suara Merdeka Daily Newspaper on Tuesday August 13, ...